Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan

Insight Utama

• Kebijakan Struktur Organisasi: Gubernur menetapkan pembentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terdiri dari Sekretariat dan empat bidang teknis utama: Pengusahaan Minerba, Teknik dan Penerimaan Minerba, Energi, serta Ketenagalistrikan untuk menjalankan kewenangan provinsi.
• Capaian Fungsi Integratif: Peraturan ini mengintegrasikan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga evaluasi pelaporan sektor energi dan sumber daya mineral di bawah tanggung jawab satu kepala dinas yang berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Daerah.
• Masalah/Gap Operasional: Dokumen mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk memperjelas uraian tugas spesifik pada unit pelaksana teknis (UPTD) dan kelompok jabatan fungsional yang pengaturannya masih bersifat delegatif atau memerlukan peraturan gubernur lanjutan.
• Implikasi Tata Kerja: Regulasi ini mewajibkan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) antar perangkat daerah, serta menegaskan akuntabilitas berjenjang dari tingkat kepala seksi hingga kepala dinas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
• Pembaruan Status Hukum: Pemerintah mencabut Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2012, yang secara otomatis memindahkan seluruh wewenang pengelolaan pertambangan dan energi lama ke struktur organisasi yang baru dibentuk ini.