Laporan Keuangan Tahun 2025

Insight Utama

• Penerapan Kebijakan Akrual Penuh: Dinas ESDM secara konsisten menerapkan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk menjamin transparansi posisi keuangan daerah.
• Optimalisasi Pendapatan BLUD: Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp584,28 juta atau 194,76% dari target, yang didorong oleh promosi aktif layanan laboratorium serta implementasi sistem pembayaran non-tunai pada UPTD Geologi dan Laboratorium.
• Efisiensi Serapan Anggaran Belanja: Serapan anggaran belanja mencapai 91,51% (Rp24,47 miliar dari pagu Rp26,74 miliar), dengan porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasi, terutama belanja pegawai dan penyediaan gaji serta tunjangan ASN.
• Identifikasi Masalah Aset Hibah: Terdapat gap dalam pengelolaan aset lainnya senilai Rp2,26 miliar yang berupa instalasi PLTMH dan jaringan transmisi; aset ini sudah diusulkan untuk dihibahkan namun masih terkendala belum terbitnya Surat Keputusan Gubernur.
• Implikasi Kewajiban Lingkungan Tambang: Dinas mengelola total Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sebesar Rp19,54 miliar dari 13 perusahaan pemegang IUP Non-Logam dan Batuan untuk memitigasi risiko kerusakan lingkungan pasca-kegiatan pertambangan di Sumatera Selatan.